Terperangkap Dalam Tempurung Istana

 

 

Muhamad Isnur,
Ketua Umum YLBHI & Ketua Bidang Pro Bono DPN PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)

TERBIT DI TEMPO https://www.tempo.co/kolom/presiden-prabowo-antikritik-2302548 

29 Oktober 2026 | 07.05 WIB

Sikap antikritik Presiden Prabowo mengancam kualitas demokrasi. Menghambat kemampuan pemerintah memperbaiki kesalahan.

“Saking pintarnya jadi goblok.” Presiden Prabowo Subianto melontarkan ungkapan itu tentang para pakar dalam peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026. Ia menuding sebagian pakar menyebar fitnah dan meminta mereka jujur secara intelektual. Pidato ini sangat tidak layak keluar dari mulut seorang Presiden. Jika sebuah analisis keliru, tunjukkan letak kesalahannya. Makian tidak membuktikan benar atau tidaknya analisis, sebalikya memperlihatkan cara pemegang kekuasaan menghadapi perbedaan pendapat.

Saya teringat peribahasa ‘katak dalam tempurung’ menggambarkan orang yang berpandangan sempit karena tidak pernah melihat dunia luar. Tempurung Istana bekerja dengan situasi dan cara berbeda. Kritik semestinya ditimbang sebagai pengetahuan dan vitamin bagi kebijakan, Namun Istana justru lebih dulu mencurigai sebagai ancaman. Presiden bisa menerima banyak laporan dan tetap tidak memahami keadaan jika hanya ingin mendengar pembenaran.

Ucapan September lalu itu bukan sekedar keseleo lidah. Kajian Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PolGov) Universitas Gadjah Mada yang dirilis 26 Oktober 2026 menemukan 311 ungkapan tidak pantas dalam 84 dari 166 pidato Prabowo selama dua tahun.  Hampir separuh ungkapan itu menyasar pengkritik dan masyarakat sipil. Sebanyak 222 ungkapan terlontar dalam acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi. 

Pola serupa terlihat dalam sejumlah kesempatan lain. Pada 13 Maret 2026, dalam sidang kabinet, Prabowo menyebut sebagian pengamat berpikiran sempit dan tidak patriotik. Ia juga menyinggung laporan intelijen tentang pihak-pihak yang memengaruhi opini publik. Dalam peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 23 Juli, ia menggunakan sebutan londo ireng, istilah zaman kolonial bagi pribumi yang memihak Belanda, untuk kelompok yang dinilainya mengabdi kepada kepentingan asing.

Rangkaian ucapan itu menggeser perdebatan dari benar atau salahnya kritik menjadi serangan terhadap pribadi pengkritik. Dalam logika kekeliruan ini dikenal sebagai ad hominem. Tempat seorang pengamat bekerja, jabatan yang diembangnya, atau kepentingan media untuk menghidupi perusahaan tidak menentukan benar atau salahnya kritik serta pemberitaan mereka. 

Sejarah memberi peringatan tentang bahaya sikap semacam ini. Plutarch mengisahkan Raja Tigranes dari Armenia yang memenggal utusan pertama yang mengabarkan kedatangan pasukan Romawi di bawah Lucullus. Setelah itu, tak seorang pun berani membawa kabar buruk. Sang raja tetap tak mengetahui keadaan ketika perang sudah berkobar di sekelilingnya.

Stigma terhadap pengkritik dari puncak kekuasaan dapat merusak tata kelola pemerintahan.  Di balik ucapan presiden ada aparat dan kewenangan negara. Ketika kritik dianggap sebagai tindakan memusuhi negara, warga yang dirugikan kebijakan kehilangan ruang untuk bersuara. Menteri, birokrat, dan pejabat pun akan berhitung sebelum melaporkan kegagalan kepada atasan.

Dalam situasi seperti itu, menyenangkan atasan menjadi pilihan paling aman. Prinsip “asal bapak senang” kembali menguasai birokrasi. Laporan tentang situasi sulit dan dampak negatif kebijakan bisa tersumbat sebelum mencapai pucuk kekuasaan. Akibatnya pemerintah kehilangan informasi penting untuk memperbaiki diri sendiri. 

Kecenderungan itu terlihat dalam cara Istana merespons hasil survei. Pada 18 Oktober 2026, situs web Sekretariat Kabinet memuat survei Parameter Politik Indonesia yang mencatat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 65,4 persen dan terhadap Presiden 65,2 persen. Angka itu sah dipakai untuk komunikasi publik. Namun ketika Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan angka kepuasan terhadap Pemerintah dan Presiden terus menurun. Istana menyatakan bahwa pemerintah bekerja bukan untuk survei.  

Padajhal kedua hasil survei itu sama-sama layak diperiksa. Tingkat kepuasan responden otomatis membuktikan bahwa layanan negara berjalan baik atau bahwa keluhan warga telah dijawab. Cara Istana merespons hasil survei yang berbeda justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih menyukai kabar baik daripada evaluasi yang tidak menyenangkan. 

Pada 21 Oktober 2026, World Justice Project, lembaga yang mengukur kondisi negara hukum dunia, merilis Indeks Negara Hukum 2026. Indonesia turun dari peringkat ke-69 menjadi ke-75 dari 143 negara. Dua indikator yang berkaitan langsung dengan persoalan ini, yakni pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak dasar warga, sama-sama merosot 

Koalisi Negara Hukum, dalam siaran pers 22 Oktober 2026, menilai kemunduran itu mencerminkan kegagalan membatasi kekuasaan. Pengawasan melemah, independensi peradilan terancam, dan kritik diperlakukan sebagai ancaman keamanan, bahkan kejahatan. Popularitas dan mutu negara hukum mengukur dua hal berbeda, sehingga angka yang satu tidak bisa menutupi angka yang lain.

Dengan tanda kemunduran tersebut, mengapa pemerintah begitu sulit mengakui masalah dan memperbaiki keadaan? Pemerintah boleh mempersoalkan metode indeks atau membantah penilaian koalisi, asal menyertakan bukti. Menyebut pengkritik goblok tidak menjelaskan kemerosotan negara hukum, apalagi memperbaikinya. 

Tentu, tidak semua penyebab kemunduran berada di tangan Presiden, dan sebagian persoalan merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, seperti ditekankan Guru Besar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti, Presiden memikul tanggung jawab sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kewenangan untuk memperbaiki juga membawa kewajiban menjelaskan mengapa perbaikan belum terjadi.

Kerendahan hati seorang pemimpin tidak cukup ditunjukkan lewat ucapan. Pemerintah harus bersedia menggunakan temuan tentang kegagalan untuk memperbaiki kebijakan. Jika mengakuin kekeliruan dianggap sebagai kekalahan, pemerintah akan sibuk mempertahaknkan kebijakan daripada memeriksa dampaknya. Padahal warga yang menanggung akibatnya. 

Bagi warga, mutu pemerintahan diukur melalui pertanyaan sederhana: apakah pertolongan datang ketika dibutuhkan dan apakah negara bisa dimintai pertanggungjawaban ketika pertolongan itu tidak datang. 

Pertanyaan itulah yang dibawa Zikriah ke pengadilan. Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 September 2026, korban banjir asal Aceh itu bersaksi bahwa ia dan anaknya bertahan tiga hari di atap rumah. Menurut keterangannya, tidak ada peringatan ataupun evakuasi sebelum banjir datang. 

Zikriah memberikan kesaksian dalam dalam gugatan warga terhadap Presiden dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dugaan kelalaian menangani banjir serta tanah longsor di Sumatera. Pengadilan akan menguji kebenaran tersebut. Namun kesaksiannya memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan angka popularitas: kapan peringatan diterima, bagaimana evakuasi dijalankan, dan mengapa pertolongan tidak sampai kepada warga?

Gugatan, pers, penelitian, dan unjuk rasa adalah jalan bagi warga untuk mengoreksi pemerintah. Ketika orang yang menggunakan cara tersebut menghadapi intimidasi atau kekerasan, warga harus mempertimbangkan risiko sebelum memperjuangkan haknya

 Catatan dua tahun pemerintahan yang disusun YLBHI pada 19 Oktober 2026 memperlihatkan besarnya persoalan itu. Bersama kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum, YLBHI mendokumentasikan sedikitnya 58 kasus kekerasan dan intimidasi yang melibatkan anggota TNI sepanjang 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Kasus-kasus tersebut mencakup penganiayaan, perampasan alat kerja jurnalis, dan  pembubaran pemutaran film. 

Setiap kasus perlu diperiksa satu per satu, dan YLBHI telah berjuang selama 56 tahun menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum. Patriotisme Lembaga ini tidak perlu dipertanyakan karena mengkritik pemerintah. 

Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada 12 Maret 2026 juga memperlihatkan resiko yang dihadapi pengkritik. Kritik dan suara anak muda dibalas dengan kekerasan oleh anggota TNI yang diduga tidak terima terhadap kritik. Proses hukum yang berjalan pun gagal mengungkap operasi lebih besar dan menjatuhkan hukuman serius kepada para pelaku. 

Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, sertya sejumlah kota lain. Mereka menuntut penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, serta perlindungan kebebasan berpendapat. Tuntutan ini menunjukkan warga memiliki persoalan konkret yang membutuhkan jawaban pemerintah, bukan sekrdar pembelaan terhadap citra kekuasaan.

Tempurung Istana tidak akan terbongkar hanya dengan menambah saluran komunikasi atau mengerahkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk membangun citra dan mengatur pemberitaan. Tempurung baru terbuka pemerintah memeriksa isi kritik dan penguasa bersedia diawasi. 

Presiden boleh menyebut pakar goblok, tetapi ia tetap wajib menjawab kritik mereka. Makian tidak mengevakuasi Zikriah dari atap rumahnya, dan angka kepuasan tidak menyembuhkan luka Andrie. Tempurung itu mungkin melindungi citra kekuasaan, tetapi tidak melindungi kegagalan negara.

Mandatory budget refocusing amid nationwide disasters

 By Muhamad Isnur

Jakarta  

Chairman of the Foundation of the Indonesian Legal Aid Institute (YLBHI) and a lecturer at Jentera Law School 

A persistent series of hydrometeorological crises compounded by El Niño, alongside simultaneous geological disasters over the past two months, has underscored Indonesia’s acute ecological vulnerability and exposed deep fragilities in regional emergency response capacities.

With more than 1,700 disaster events recorded over the last nine months, primarily catastrophic forest and land fires alongside flash floods, these crises can no longer be characterized as isolated or seasonal anomalies. They constitute a systemic national emergency requiring unified institutional resolve and flexible public financing mechanisms.

The geographic footprint of these concurrent disasters is unprecedented. Widespread land and forest fires continue to ravage Kalimantan, Sumatra and critical ecological corridors across Sulawesi and Java. Meanwhile, six active volcanoes have erupted almost simultaneously, most notably Mount Anak Krakatau, prompting high-level alerts across coastal Banten and Lampung while dispersing dense volcanic ash into West Java and Jakarta.

These crises are further aggravated by moderate-to-severe earthquakes in East Nusa Tenggara (NTT), destructive floods and landslides across Central Tapanuli, Southwest Aceh, North Sumatra and Sulawesi, as well as prolonged drought conditions that have triggered severe potable water deficits across Java, Nusa Tenggara and Sulawesi.

At the apex of these mounting emergencies, local administrations face severely constrained fiscal autonomy. Comprehensive expenditure containment mandates introduced under President Prabowo Subianto have substantially curbed regional transfer funds (TKD), the vital fiscal spine providing 70 to 80 percent of municipal and regency revenue nationwide. Compounding this contraction, central directives mandate local prioritizations for flagship national initiatives, chiefly the free nutritious meal program and the Red and White Cooperatives.

This convergence of diminished central transfers and curtailed discretionary fiscal space has hollowed out local disaster mitigation allocations and exhausted unforeseen expenditure reserves. Consequently, disaster-affected regional governments have been reduced to relying almost exclusively on ready-to-use funds administered centrally by the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) and the Finance Ministry.

This financial dependency creates an institutional bottleneck, as local authorities must clear multi-tiered administrative hurdles, including formal emergency status declarations and centralized field verifications, before relief tranches are released. These procedural delays inject a catastrophic response lag into ground-level emergency operations.

The tangible cost of this structural paralysis was evidenced in the recent NTT earthquake response, where 94 elderly evacuees died in relief shelters due to strained baseline camp facilities and underfunded municipal logistics.

Constrained fiscal environments have also incentivized administrative distortions on the ground. In haze-blanketed sectors of Kalimantan, local agencies have kept schools open despite hazardous air quality index readings, largely to sustain mandated free meal distribution quotas. In contrast, neighboring states, such as Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam and provincial authorities in the southern and central Philippines, swiftly enacted distance-learning protocols as transboundary pollution spiked.

Exacerbating this crisis, the free meals apparatus has encountered critical quality-assurance breakdowns despite its adjusted 2026 allocation of Rp 229.75 trillion (US$13 billion). According to early warning and alert system data from the Health Ministry as of Sept. 11, more than 50,000 cases of foodborne illness linked to the program were reported across 560 incidents spanning 36 provinces and 245 regencies and cities.

When this public health emergency escalated, regional containment stalled amid a clear jurisdictional vacuum. The divergence between Pati regency, which enacted a formal Extraordinary Event (KLB) declaration, and Sidoarjo regency, which limited its response to a localized health crisis team, underscores the absence of a standardized emergency protocol.

Because catering facilities contract directly under the central National Nutrition Agency (BGN), municipal officials lack the legal authority to suspend noncompliant kitchens, inspect food chains independently or halt contaminated distribution corridors in real time.

From a fiscal governance perspective, the program’s daily operating footprint, projected between Rp 400 billion and Rp 850 billion, stands in sharp disproportion to existing civil protection allocations. To place this spending disparity in context, one to two operational days of the free meals program roughly matches the BNPB’s entire annual operational budget of Rp 1.05 trillion.

To underwrite this centralized agenda, the executive branch has reallocated grassroots fiscal assets. Under Finance Minister Regulation No. 7/2026, 58.03 percent (Rp 34.57 trillion) of the Rp 60.57 trillion national Village Fund was repurposed for cooperatives infrastructure and operational supply chains servicing the free meals rollout. Furthermore, policy directives from the Villages and Development of Disadvantaged Regions Ministry sought to redirect up to 30 percent (approximately Rp 20 trillion) of village food-security allocations into Village-Owned Enterprises (BUMDes) to finance free meal raw commodity inputs.

This systematic absorption of local resources initially exploited ambiguous catch-all provisions, such as the phrase “and/or implementing Central Government policies”, within the village incentive framework outlined in Law No. 17/2025 on the 2026 state budget.

This expansion of executive fiscal discretion prompted critical judicial intervention. Acting upon a petition filed by MBG Watch, public interest advocate Busyro Muqoddas, and legal counsel, the Constitutional Court issued a landmark ruling on Sept. 16, reinstating fundamental checks on executive budgetary power.

Regarding Article 8 of the 2026 State Budget Law, the court struck down provisions granting the executive unilateral discretion to alter state spending architectures via presidential regulation (Perpres), affirming that any mid-term structural revisions must secure prior legislative approval from the House of Representatives.

In its review of Article 14, Paragraph (1), the court held that the Rp 1 trillion village incentive allocation must remain ring-fenced exclusively for sustainable, community-driven village development, effectively invalidating mechanisms that subordinated village autonomy to federal flagship financing.

Furthermore, the court restricted executive prerogatives under Article 29, Paragraph (1) by returning emergency economic interventions to the House’s oversight, thereby safeguarding legislative budgetary checks during fiscal reallocations.

These decisions build upon Constitutional Court Ruling No. 40/2026, which prohibits the government from siphoning baseline education funding to subsidize the free meals program, a maneuver improperly attempted through the elucidation section of Article 22, Paragraph (3), in direct contravention of law drafting standards set by Law No. 12/2011 on the formulation of laws and regulations.

The Constitutional Court’s recent interventions deliver an unequivocal mandate: Centralized policy ambitions cannot override the state’s primary obligation to safeguard citizen welfare. Forcible fiscal centralization in pursuit of populist initiatives has compromised local responsiveness across concurrent ecological and public health crises.

Public financial governance must immediately return to its constitutional foundation, where the state’s nonnegotiable duty to protect the whole Indonesian people supersedes political expenditure programs. Emergency fiscal autonomy must be restored to local authorities before impending disaster cycles inflict further preventable loss of life.

Antara/Auliya Rahman

Reduced visibility: An airplane is seen parked on Thursday at haze-covered Tjilik Riwut Airport in Palangka Raya, Central Kalimantan.

Source Link :
https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/09/28/mandatory-budget-refocusing-amid-nationwide-disasters.html 

 

Mencari Kebangkitan Nasional Baru

   

Pada 20 Mei 1908, sejumlah pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Batavia melahirkan sebuah kesadaran baru yang kemudian dikenang sebagai titik awal Kebangkitan Nasional. 

Boedi Oetomo hadir dari ruang-ruang diskusi anak muda yang gelisah melihat bangsanya hidup dalam keterjajahan. Mereka datang dari latar yang berbeda, tumbuh dalam tradisi yang beragam, lalu menemukan satu simpul yang menyatukan, yakni gagasan tentang Indonesia sebagai cita-cita bersama.

Lebih dari satu abad kemudian, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema itu terasa relevan di tengah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Teknologi digital mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membangun identitas.

Ruang publik tidak lagi bertumpu pada sekolah, kampus, organisasi, atau forum-forum fisik. Percakapan kebangsaan kini berlangsung melalui layar telepon genggam yang setiap hari berada di tangan generasi muda.

Di tengah perubahan tersebut, muncul kegelisahan yang patut dicermati. Berbagai survei menunjukkan adanya penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Media sosial sering disebut sebagai faktor yang memengaruhi perubahan itu. Arus informasi yang bergerak tanpa batas membentuk pola pikir baru yang lebih cair, lebih global, dan lebih individual. 

Nasionalisme yang dahulu tumbuh melalui pengalaman kolektif perlahan menghadapi tantangan baru di era algoritma.

Persoalannya sesungguhnya bukan terletak pada hilangnya rasa cinta tanah air. Generasi muda Indonesia tetap memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Energi itu tampak dalam berbagai gerakan sosial, kampanye lingkungan, advokasi demokrasi, hingga konten edukatif yang diproduksi secara mandiri melalui platform digital. Yang berubah adalah cara mereka mengekspresikan keterlibatan sebagai warga negara.

Partisipasi yang Menurun

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 memperlihatkan situasi yang menarik sekaligus mengandung peringatan serius. Domain kesehatan dan pendidikan menunjukkan capaian yang relatif baik. 

Di sisi lain, domain partisipasi dan kepemimpinan justru menjadi aspek yang paling rendah. Fakta ini menghadirkan pesan penting bahwa pembangunan generasi muda belum sepenuhnya berhasil membentuk keterhubungan mereka dengan ruang publik dan kehidupan kebangsaan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi sering dipahami sebagai modal strategis karena Indonesia memiliki jumlah pemuda yang besar. Akan tetapi, bonus demografi memerlukan fondasi kebangsaan yang kuat agar energi generasi muda dapat diarahkan menjadi kekuatan produktif. Jumlah populasi yang besar membutuhkan kualitas partisipasi yang besar pula.

Samuel P. Huntington (1968) mengingatkan bahwa modernisasi sosial yang berlangsung cepat tanpa diimbangi pelembagaan politik dan pendidikan kewargaan yang kuat dapat melahirkan ketegangan dalam kehidupan berbangsa. 

Pandangan Huntington relevan untuk membaca situasi Indonesia hari ini, di mana perkembangan teknologi digital bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan institusi sosial dan pendidikan dalam menyiapkan karakter kewargaan generasi muda.

Nasionalisme di Era Digital

Di sektor pendidikan, pembelajaran kewarganegaraan masih sering terjebak pada pendekatan formalistik. Nasionalisme diperkenalkan melalui hafalan simbol dan pengetahuan normatif, padahal generasi muda hidup dalam ekosistem informasi yang sangat dinamis. 

Mereka terbiasa berdialog dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, hak digital, kecerdasan buatan, dan keadilan ekonomi. Pendidikan kebangsaan membutuhkan pendekatan baru yang lebih kontekstual, dialogis, dan relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Sekolah dan perguruan tinggi memerlukan transformasi cara pandang dalam membangun kesadaran kebangsaan. Nasionalisme tidak cukup disampaikan sebagai slogan atau doktrin moral. Nasionalisme perlu dihadirkan sebagai pengalaman hidup yang dirasakan manfaatnya dalam praktik demokrasi, keadilan sosial, pelayanan publik, dan penghormatan terhadap martabat warga negara.

Di saat yang sama, ruang digital membutuhkan perhatian yang lebih serius sebagai arena pembentukan karakter publik. Selama ini, pendekatan kebijakan sering lebih berfokus pada pengawasan konten dibanding penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi. Padahal, tantangan terbesar era digital bukan sekadar banjir informasi, melainkan kemampuan memilah, memverifikasi, dan mengolah informasi secara kritis.

Literasi digital karena itu perlu ditempatkan sebagai infrastruktur kebangsaan. Program ini memerlukan dukungan negara secara sistematis, melibatkan sekolah, kampus, komunitas, organisasi kepemudaan, dan kreator konten digital. Generasi muda membutuhkan pendampingan agar mampu menjadikan teknologi sebagai alat penguatan demokrasi dan solidaritas sosial.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keteladanan elit. Generasi muda tumbuh dalam era keterbukaan informasi yang membuat seluruh perilaku publik mudah diakses dan diarsipkan. Mereka menyaksikan bagaimana bahasa kebangsaan diucapkan dalam pidato, lalu membandingkannya dengan praktik politik dan tata kelola yang berlangsung sehari-hari. Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam membangun nasionalisme.

Kesadaran kebangsaan bertumbuh ketika masyarakat melihat adanya hubungan yang utuh antara nilai dan tindakan. Anak muda akan percaya pada gagasan tentang Indonesia ketika mereka merasakan keadilan hadir dalam kehidupan sosial, hukum ditegakkan secara konsisten, dan kepemimpinan dijalankan dengan integritas.

Karena itu, peringatan Hari Kebangkitan Nasional semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini perlu menjadi ruang refleksi untuk menata ulang strategi pembangunan generasi muda.

Reformasi pendidikan kewarganegaraan, penguatan literasi digital, dan pembukaan ruang partisipasi publik bagi anak muda merupakan pekerjaan yang mendesak dilakukan secara bersama-sama.

Para pendiri Boedi Oetomo membangun kesadaran kebangsaan melalui ruang yang mereka miliki pada zamannya. Generasi muda hari ini memiliki ruang yang berbeda. Mereka hidup di tengah jaringan digital global yang melampaui batas geografis. Energi kebangkitan itu tetap ada. Ia bergerak melalui medium baru yang memerlukan cara baca baru pula.

Di titik inilah tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” menemukan maknanya yang paling mendalam. Kedaulatan negara pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini merawat kesadaran kebangsaan generasi mudanya. 

Kebangkitan nasional tidak selalu lahir dari podium dan upacara. Ia sering tumbuh dari ruang-ruang kecil tempat anak muda menemukan alasan untuk percaya bahwa Indonesia layak diperjuangkan.

Ahmad Tholabi Karlie, Guru Besar UIN Jakarta 

Artikel ini telah dipublikasikan di Jawa Pos pada Rabu (20/5/2026).

Negara dan Pesantren

 

DISWAY.ID - Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren dalam struktur Kementerian Agama melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 menandai penguatan posisi pesantren sebagai subjek kebijakan.

Dalam norma yang dirumuskan, pesantren ditempatkan sebagai ekosistem yang mencakup pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan ini hadir dalam konteks yang luas. Data terkini Kementerian Agama menunjukkan keberadaan lebih dari 368 ribu lembaga pendidikan yang masuk dalam lingkup Direktorat Jenderal Pesantren, meliputi: pondok pesantren, PKPPS, SPM, PDF, MDT, LPQ, dan Ma’had Aly, dengan jumlah santri sekira 7,5 juta orang, dan dalam beberapa perkembangan mendekati 8 juta jika mencakup santri non-mukim.

Skala tersebut menunjukkan posisi pesantren sebagai salah satu ekosistem pendidikan-keagamaan terbesar di dunia Muslim. Dalam ukuran demikian, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan yang relevan dalam pengembangan kebijakan.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merepresentasikan penyesuaian kebijakan terhadap realitas tersebut. Negara menempatkan pesantren sebagai ruang yang memadukan transmisi ilmu, pembentukan moral, dan pemberdayaan sosial dalam satu kesatuan. 

Kehadiran negara melalui struktur ini menghadirkan pengakuan kelembagaan sekaligus penguatan tata kelola dalam kerangka kebijakan publik keagamaan.

Distingsi Kelembagaan

Namun demikian, kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren memerlukan kejelasan relasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam satu sistem kelembagaan yang terpadu. Distingsi keduanya dapat dipahami melalui karakter dasar masing-masing.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berfokus pada pengelolaan sistem pendidikan Islam formal yang mencakup madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam, serta pelbagai instrumen kurikulum, akreditasi, dan standar nasional pendidikan.

Dengan jumlah lebih dari 80.000 madrasah dan jutaan peserta didik, struktur ini mengelola sistem pendidikan dalam skala luas dan terorganisasi.

Direktorat Jenderal Pesantren memiliki cakupan yang meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam norma kelembagaannya.

Pesantren berada dalam ruang komunitas keilmuan yang hidup melalui relasi kiai dan santri, pengajaran kitab kuning, serta praktik keberagamaan yang berkembang secara kontekstual.

Distingsi ini memerlukan penjabaran operasional dalam kebijakan. Pengelolaan Ma’had Aly, pendidikan diniyah, serta pengembangan tradisi keilmuan pesantren memerlukan kejelasan kewenangan agar tata kelola berjalan selaras.

Pembagian peran berbasis karakter institusi menghadirkan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan dan memperkuat efektivitas kelembagaan. 

Kuasa Negara

Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren memperlihatkan pertemuan negara dan tradisi dalam satu ruang kebijakan yang saling terhubung. Negara hadir melalui regulasi, prosedur, dan tata kelola administratif, sementara pesantren berkembang melalui karisma kiai, fleksibilitas pembelajaran, dan kearifan lokal.

Keduanya bergerak dalam satu lanskap yang sama dalam penyelenggaraan kebijakan keagamaan, membentuk hubungan yang terus berkembang dalam praktik kelembagaan.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program negara dalam pesantren melibatkan mekanisme administratif, tata kelola keuangan, serta indikator kinerja yang terukur. Proses ini memperkuat akuntabilitas sekaligus kapasitas kelembagaan pesantren dalam menjalankan pelbagai program. Dalam praktiknya, pesantren mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap tata kelola tersebut sebagai bagian dari penguatan institusional yang terus berlangsung.

Pada saat yang sama, pesantren tetap berada dalam karakter dasarnya sebagai komunitas keilmuan dan sosial-keagamaan. Tradisi keilmuan, relasi kiai-santri, serta praktik keberagamaan menjadi fondasi yang terus berkembang dalam dinamika kebijakan modern. Karakter ini memberikan landasan yang menjaga kesinambungan pesantren dalam menghadapi perubahan lingkungan kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Pesantren memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebutuhan kebijakan negara dengan karakter pesantren.

Pendekatan yang memperhatikan kekhasan tersebut menghadirkan penguatan yang berjalan dalam satu arah dengan keberlanjutan tradisi. Kejelasan relasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam turut memperkuat tata kelola yang saling terhubung dalam satu sistem kebijakan keagamaan nasional.

Penguatan kelembagaan ini dapat diperluas melalui langkah-langkah konstruktif yang terarah. Penyusunan peta jalan nasional pesantren menjadi penting sebagai arah jangka menengah dan panjang yang terukur.

Integrasi data pesantren dalam satu sistem informasi yang akurat dan mutakhir memperkuat perencanaan kebijakan serta distribusi program secara lebih tepat.

Pengembangan skema pendanaan yang adaptif terhadap karakter pesantren memberikan ruang keberlanjutan yang lebih stabil.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik pada level pengelola pesantren maupun aparatur Direktorat Jenderal Pesantren, menghadirkan kualitas tata kelola yang semakin baik dan profesional.

Penguatan koordinasi lintas direktorat dalam Kementerian Agama, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, membuka ruang sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif.

Pengembangan regulasi turunan yang operasional memberikan kejelasan implementasi di lapangan. Dukungan terhadap inovasi pesantren dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat memperluas kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka yang lebih luas, keterlibatan pesantren dalam ekosistem kebijakan nasional dapat diperkuat melalui kemitraan dengan pelbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. 

Pendekatan partisipatif yang melibatkan kiai dan pengelola pesantren dalam proses perumusan kebijakan menghadirkan kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Negara hadir melalui struktur dan melalui cara memahami. Pemahaman yang tepat menghadirkan kebijakan yang selaras dengan dinamika pesantren. Dalam ruang ini, penguatan pesantren memperoleh pijakan yang berkelanjutan dalam kerangka kebijakan publik.

by: Ahmad Tholabi Kharlie - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

 

 

 

 

Muhammad Isnur Soroti Ancaman Kekuasaan Tanpa Kendali dalam Penegakan Hukum Indonesia

Jakarta, Muhammad Isnur Ketua YLBHI dan juga Alumni Darussalam Ciamis dalam Artikel opini di Jakartapost (17 Desember 2025) berjudul The Looming Legal Tsunami: Unchecked Power in Indonesia membahas meningkatnya pendekatan keamanan dalam penegakan hukum Indonesia pada 2025 yang dinilai mengancam demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil. Tulisan ini menyoroti revisi Undang-Undang TNI dan KUHAP yang memperluas kewenangan militer dan kepolisian tanpa pengawasan memadai, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Artikel juga mengulas dampak proyek strategis nasional, program makan bergizi gratis, dan keterlibatan militer dalam sektor sipil yang memicu konflik agraria, penggusuran masyarakat adat, serta kriminalisasi warga. Penanganan demonstrasi publik yang represif, termasuk penangkapan massal dan pelanggaran prosedur hukum, memperkuat kekhawatiran akan lahirnya “tsunami hukum” akibat kekuasaan negara yang tidak terkendali.

https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/12/17/the-looming-legal-tsunami-unchecked-military-power-in-indonesia.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=ios  

Berikut tulisan lengkapnya.

The looming legal tsunami: Unchecked power in Indonesia

By Muhamad Insur
Jakarta

The Indonesian law enforcement landscape in 2025 is defined by a security-centric approach, signaling a troubling shift toward militaristic governance that imperils human rights and civilian supremacy.

This administration’s approach to legislation has been chaotic, characterized by rapid, opaque revisions of the Law on the Indonesian Military (TNI) and the Criminal Law Procedures Code (KUHAP). These processes neglected meaningful public participation and subjectively expanded the powers of security agencies — the TNI and the police — without adequate oversight.

Meanwhile, ambitious initiatives such as the national strategic projects (PSN), the food estates and the free nutritious meal program have been implemented with little public engagement, leading to systematic human rights violations that favor oligarchic interests.

Data substantiates these criticisms. From 2023 to 2025, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) documented 216 incidents in areas designated for PSN, while the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) received 114 complaints related to PSN from 2020 to 2023. The Agrarian Reform Consortium reported that 36 of 79 agrarian conflicts were directly linked to PSN infrastructure projects.

The eviction of residents in Rempang, Riau Islands, in December 2024 highlights alarming prioritization of security measures over community rights to facilitate the Rempang Eco City project. This approach is mirrored in the “green corridor” disputes in North Kalimantan. The Indigenous Maba Sangaji community in East Halmahera faced criminalization while attempting to protect their ancestral lands from nickel mining.

Furthermore, the nickel mining project in Merauke, South Papua, which aims to utilize 2 million hectares of land under military leadership, has displaced local communities, including the Malind, Maklew, Yei and Khimaima peoples. The military presence and plans for territorial transformation have created fertile ground for conflict.

President Prabowo Subianto’s flagship free meals program has also plagued by structural flaws, including a lack of legal foundation and transparency. The allocation of Rp71 trillion (US$4.4 billion), 30 percent of the education budget, is concerning, especially amid over 9,000 reported cases of food poisoning across 83 districts as of Sept. 30.

Implementation is heavily influenced by military interests, with 70 percent of training materials for implementers being military-centric, and benefits disproportionately favoring the military, political elites and officials.

The expanding role of the military in the civilian sphere is legalized by the new TNI law. This law contains problematic clauses, including the expansion of civilian positions that active TNI soldiers can occupy. These controversial articles were enabled by expedited deliberations held at a rapid pace.

Crucially, the revised TNI law broadens the military’s authority into areas traditionally covered by Military Operations Other Than War (MOOW). Units will be formed at the District Military Command (Kodim) level. These battalions and units will encompass agricultural, livestock, fishery and health sectors.

President Prabowo’s policies further extend military involvement in governance. For instance, Presidential Regulation No. 66/2025 authorizes military involvement at the Attorney General’s Office. This pattern extends to natural resource security, demonstrated by the Forest Area Enforcement Task Force. The justification for military participation in forestry and illegal mining enforcement reinforces public perceptions of a strained, competitive relationship between the TNI and the police.

This security approach, fueled by public discontent, culminated in widespread demonstrations across Indonesia from Aug. 25 to 28. Peaceful protests were met with repressive police actions, including the use of tear gas and forcible dispersal, despite legal protections for freedom of expression.

The protests were driven largely by lawmakers’ perceived apathy toward public economic struggles. The aggressive police response demonstrated a failure to protect citizens, instead treating them as security threats rather than individuals exercising their rights. This repression was evident in mass arrests: Over 5,444 individuals were detained, including 997 suspects (265 of whom were minors).

An analysis by YLBHI of the mass arrests revealed 11 patterns of police violations, including restrictions on access to legal representation, arbitrary arrests by plainclothes personnel, arrests without evidence, marathon interrogations, forced summaries of witnesses who later became suspects, illegal searches and seizures without warrants, and the confiscation of books and zines to fabricate a narrative of “anarchism”.

The escalation of state violence and the indifference of political leaders led to the formation of the “17+8 People’s Reformation” (Transformasi Rakyat). Key long-term demands include comprehensive reforms of the House of Representatives, political parties, the tax system and the police, as well as a call for the immediate enactment of an asset forfeiture law.

However, the Prabowo administration has largely ignored these demands. Furthermore, its response to police reform has been inadequate, particularly following the KUHAP amendments passed in November. These amendments grant extensive powers to law enforcement without sufficient oversight.

The new KUHAP includes problematic provisions, notably granting the National Police coordination under direct presidential authority. This risks transforming the police into a “superbody,” undermining the independence of institutions like the National Narcotics Agency and Customs, and contradicting the goals of genuine police reform.

Other key issues include granting coercive powers for arrests and detentions during preliminary investigations and allowing law enforcement to conduct searches, seizures and wiretaps without judicial supervision. This raises serious concerns regarding privacy violations and the misuse of personal data.

The absence of regulatory frameworks creates a void in technical guidelines, leading to potential conflicts of authority, especially with the police acting primarily within the military’s domain.

The rushed implementation of the new KUHAP without a transitional period poses immense challenges for law enforcement preparedness, exacerbated by its timing near the year-end and holiday season.

Observations over the past year reveal increasing concerns about the rise of securitization in Indonesia. The TNI has transitioned into a “multifunction” role, potentially gaining even more power than it held during its historical “dual function” (dwifungsi).

Additionally, the enhanced roles of both the police and military in the legal domain, combined with insufficient safeguards against arbitrary actions, suggest that a “legal tsunami” is threatening the integrity of the country’s law enforcement system.

Terjemahan 

Gelombang Tsunami Hukum yang Mengancam: Kekuasaan Tanpa Kendali di Indonesia

Lanskap penegakan hukum di Indonesia pada 2025 ditandai oleh pendekatan keamanan yang semakin menguat, menandai pergeseran yang mengkhawatirkan menuju tata kelola militeristik yang berpotensi menggerus hak asasi manusia dan supremasi sipil.

Pendekatan pemerintah saat ini terhadap legislasi dinilai kacau, tidak transparan, dan tidak akuntabel, sebagaimana tercermin dalam perubahan besar terhadap Undang-Undang TNI dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses-proses tersebut mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dan secara subjektif memperluas kewenangan aparat keamanan, khususnya TNI dan kepolisian, tanpa pengawasan yang memadai.

Sementara itu, berbagai inisiatif ambisius seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), program lumbung pangan, dan program makan bergizi gratis telah dijalankan dengan minim transparansi publik. Hal ini memicu kekhawatiran sistematis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan oligarkis.

Data memperkuat kritik terhadap proyek-proyek strategis tersebut. Pada periode 2023–2025, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendokumentasikan 216 insiden di wilayah PSN, sementara Komnas HAM menerima 114 pengaduan terkait PSN dari 2020 hingga 2023. Laporan Agrarian Reform Consortium mencatat bahwa 36 dari 79 konflik agraria secara langsung berkaitan dengan proyek PSN.

Kasus penggusuran warga di Rempang, Kepulauan Riau, pada Desember 2024 menunjukkan prioritas keamanan yang mengkhawatirkan atas hak-hak masyarakat demi memuluskan proyek Rempang Eco City. Pola serupa terlihat pada sengketa lahan “koridor hijau” di Kalimantan Utara. Masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur mengalami kriminalisasi saat mempertahankan tanah adat mereka dari ancaman tambang nikel.

Lebih lanjut, proyek nikel di Merauke, Papua Selatan, yang bertujuan memanfaatkan dua juta hektare lahan di bawah kepemimpinan militer, telah menggusur masyarakat lokal, termasuk suku Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima. Kehadiran militer dan rencana transformasi wilayah tersebut memicu potensi konflik serius.

Program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menghadapi persoalan struktural, termasuk lemahnya dasar hukum dan kurangnya transparansi. Alokasi anggaran Rp71 triliun (sekitar US$4,4 miliar), setara 30 persen dari anggaran pendidikan, dipertanyakan, terutama di tengah lebih dari 9.000 kasus keracunan pangan yang dilaporkan di 83 distrik hingga 30 September.

Implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kepentingan militer, dengan 70 persen materi pelatihan bagi pelaksana bersifat militeristik. Manfaat kebijakan pun dinilai tidak proporsional, lebih menguntungkan militer, elite politik, dan pejabat tertentu.

Peran militer yang semakin meluas di ranah sipil semakin dilegalkan melalui Undang-Undang TNI yang baru. Undang-undang ini mengandung ketentuan problematik, termasuk perluasan posisi sipil yang dapat ditempati prajurit TNI aktif. Pasal-pasal kontroversial ini disahkan melalui sidang legislatif yang dipercepat.

Yang lebih krusial, revisi Undang-Undang TNI memperluas kewenangan militer ke wilayah yang selama ini berada di bawah operasi militer selain perang (OMSP). Unit-unit baru akan dibentuk di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim), dengan cakupan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.

Presiden Prabowo juga mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur keterlibatan militer di kantor Kejaksaan Agung. Pola ini meluas ke sektor keamanan sumber daya alam, sebagaimana terlihat dalam pembentukan Satgas Penegakan Hukum Hutan. Keterlibatan militer dalam penegakan hukum kehutanan dan pertambangan ilegal memperkuat persepsi hubungan yang tegang, bahkan kompetitif, antara TNI dan kepolisian.

Pendekatan keamanan yang semakin menguat ini, dipicu oleh ketidakpuasan publik, memuncak dalam demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia sejak Agustus. Laporan YLBHI mengenai penanganan aksi-aksi tersebut menunjukkan praktik represif, termasuk penggunaan gas air mata, pembubaran paksa, serta penangkapan massal meskipun terdapat jaminan kebebasan berekspresi.

Lebih dari 5.444 orang ditahan, termasuk 997 anak (265 di antaranya perempuan). Analisis YLBHI terhadap penangkapan massal ini mengungkap berbagai pelanggaran serius, seperti pembatasan akses bantuan hukum, penangkapan sewenang-wenang, interogasi berkepanjangan, pemaksaan pengakuan, penggeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah, serta penyitaan buku dan zine untuk membangun narasi “anarkisme”.

Eskalasai kekerasan negara dan sikap acuh elite politik memicu pembentukan “People’s Reformation” (Transformasi Rakyat). Dalam jangka panjang, tuntutan ini mencakup reformasi menyeluruh DPR, partai politik, sistem perpajakan, dan kepolisian, serta seruan pembatalan segera undang-undang negara represif.

Namun, pemerintahan Prabowo sebagian besar mengabaikan tuntutan tersebut. Respons terhadap reformasi kepolisian pun dinilai tidak memadai, terutama setelah perubahan KUHAP disahkan pada November. Amandemen ini memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum tanpa pengawasan yang memadai.

KUHAP yang baru mengandung sejumlah ketentuan bermasalah, termasuk pembentukan Kepolisian Nasional di bawah koordinasi langsung presiden. Hal ini berisiko mengubah kepolisian menjadi “superbody”, melemahkan independensi lembaga seperti BNN dan Bea Cukai, serta bertentangan dengan prinsip reformasi kepolisian yang sejati.

Ketentuan lain mencakup pemberian kewenangan koersif untuk penangkapan dan penahanan pada tahap penyelidikan awal, serta izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan tanpa pengawasan yudisial. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi.

Ketiadaan kerangka regulasi yang jelas menciptakan kekosongan pedoman teknis, berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, terutama ketika kepolisian bertindak di luar yurisdiksi militernya. Penerapan KUHAP yang terburu-buru tanpa masa transisi menimbulkan tantangan besar bagi kesiapan aparat penegak hukum dan memperparah ketimpangan sistem peradilan pidana.

Pengamatan selama setahun terakhir mengungkap meningkatnya sekuritisasi di Indonesia. TNI telah bertransformasi menjadi aktor multifungsi, berpotensi melampaui peran historisnya pada masa dwifungsi ABRI. Peningkatan peran polisi dan militer dalam ranah hukum, tanpa perlindungan memadai dari tindakan sewenang-wenang, mengisyaratkan datangnya “tsunami hukum” yang mengancam integritas sistem penegakan hukum nasional.

 

Politik dan Persahabatan

 

Oleh: Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D.
(Dekan FISIP UIN Bandung, Alumni MANPK Darussalam)

Lagi beres-beres rak buku.Tak sengaja terlihat buku yang menarik perhatian. Sudah lama  beli, tapi belum selesai dibaca. Padahal belinya nun jauh disana, di kota Amherst. Ketika sedang studi mendalami politik Amerika di University of Massachusetts. Tahun 2018 lalu. Judul bukunya Friendship and Politics: Essays in Political Thoughts.

Editornya, John von Heyking dan Richard Avramenko, menyebut bahwa sampai akhir abad pertengahan, persahabatan menjadi inti pemikiran-pemikiran politik. Baru pada era modern, isu persahabatan kehilangan posisi terhormatnya dari kajian filsafat politik. Isu ini tidak lagi menjadi konsen utama para pemikir politik dalam tradisi liberalisme.

Padahal, seperti kata Thomas Jefferson dalam pidato pertamanya jadi presiden Amerika, 4 Maret 1801, persahabatan lebih penting dari kebebasan sekalipun. “Let us restore to social intercourse that harmony and affections without which liberty and even life itself are but dreary things”, demikian Jefferson dalam First Inaugural-nya. Jefferson adalah presiden Amerika ketiga setelah George Washington dan John Adam. Ia disebut-sebut sebagai salah satu pencetus deklarasi kemerdekaan dan pendiri Amerika.

Heyking dan Avramenko mengatakan bahwa kumpulan essay dalam buku ini menunjukkan peran penting persahabatan dalam politik. Pendapat para politisi tentang persahabatan akan menunjukkan pendapat mereka tentang politik. Begitu sebaliknya, apa yang mereka katakan tentang politik, akan menunjukkan bagaimana pandangan mereka tentang persahabatan.

Bagi para pemikir pra-modern seperti Plato, Aristoteles, Cicero, Augustine dan Aquinas, hubungan antara persahabatan dan politik adalah sangat dekat. Sementara bagi para pemikir modern seperti Martin Luther, John Calvin, Thomas Hobbes, John Locke, Tocquiville, Nietsche dan lain-lain, hubungan antara persahabatan personal dan politik adalah lemah, renggang, meskipun tidak bisa dihilangkan. Dua pendapat yang berbeda.

Persahabatan bagi Aristoteles adalah “…reciprocated goodwill and some element of utility, pleasure, and moral and intellectual virtue”. Aristo memandang persahabatan sebagai kebajikan. Sahabat membantu sahabat lainnya untuk memperoleh pengetahuan agar sahabatnya menjadi bijak secara intelektual dan moral.

Visi persahabatan  Aristo berpengaruh terhadap bagaimana Aristo melihat politik.  Bagi Aristo, tujuan utama politik adalah hidup damai bahagia dalam  sebuah pemerintahan politis yang dijalankan dengan adil. Dan keadilan dipraktekan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan.

Tujuan politik bagi Aristo adalah mulia. Hidup damai, hidup bahagia. Dengan politik, kebahagiaan dan kedamaian masyarakat harusnya tercipta. Begitu juga dengan persahabatan. Persahabatan menjadi inti dari terciptanya kedamaian dan kebahagiaan. Sungguh mulia politik jika dipandang demikian.

Jika sekarang politik justru tidak identik dengan kedamaian dan kebahagiaan masyarakat, maka pertanyaan besarnya what went wrong with politics. Apa yang salah dengan politik?. Tradisi politiknya, budaya politiknya, pelaku politiknya atau apa?. Nampaknya, kaji ulang atas filsafat politik perlu dilakukan.

Jangan-jangan politik sekarang tidak lagi mengingat nilai-nilai persahabatan. Jangan sampai karena mengedepankan politik, mengorbankan persahabatan. Politik harus didasari oleh nilai persahabatan. Persahabatan harus menjadi ruh kita dalam berpolitik.

Ingat persahabatan. Ingat Rumi. Tepatnya Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi. Lebih dari delapan abad, Rumi telah memukau para pembaca dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, dengan thema universal. Tentang cinta, tentang persahabatan dan spiritualitas.  Tema itu ia sajikan dalam puisi-puisinya yang menakjubkan.

Puisi Rumi berbahasa Persia banyak diterjemahkan oleh Nader Khalili ke dalam Bahasa Inggris. Khalili pernah mengumpulkan 120 puisi Rumi tentang persahabatan yang dibukukan berjudul The Friendship Poems of Rumi. Puisi-puisi Rumi secara sempurna mengekspresikan pentingnya persahabatan yang universal dengan berbagai bentuknya.

Persahabatan dipandang Rumi sebagai hadiah sempurna kehidupan. Rumi dengan indahnya mengekspresikan makna terdalam ‘menjadi’ dan ‘mempunyai’ seorang sahabat dalam kehidupan sebagai berikut:

find yourself a friend; who is willing to; tolerated you with patience; put to the test the essence; of the best incense; by putting it in fire; drink a cup of poison;
if handed to you by a friend; when filled with love and grace; step into the fire;
like the chosen prophet; the secret love will change; hot flames to a garden; covered with blossoms

Selain Rumi, Kahlil Gibran juga bicara tentang persahabatan. Penyair Libanon itu berkata: Sahabat adalah keperluan jiwa; yang mesti dipenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih; Dan kau tuai dengan penuh rasa terima kasih.

Nampaknya dalam berpolitik. Kita perlu belajar dari Aristo, dari Rumi dan dari Gibran. Agar politik kita. Politik yang teduh. Politik yang menyejukkan. Politik yang didasari nilai-nilai persahabatan. Dahulukan persahabatan ketika berpolitik. Berpolitiklah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan.